Kepala Desa AMJ 2027 Sampaikan Aspirasi ke DPR, Pilkades Diminta Tak Bebani Anggaran

 JAKARTA - Rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2027 menjadi perhatian para kepala desa yang akan berakhir masa jabatan (AMJ) pada 2027. Mereka meminta pemerintah mempertimbangkan kemampuan anggaran negara, daerah, dan desa sebelum menentukan waktu pelaksanaan Pilkades.

Aspirasi tersebut disampaikan perwakilan kepala desa AMJ Indonesia saat melakukan audiensi dengan pimpinan DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan para kepala desa berharap pelaksanaan Pilkades dapat dilakukan pada waktu yang tepat dengan memperhatikan kondisi serta kemampuan anggaran.

“Karena itu mereka menyampaikan aspirasi agar dapat disampaikan kepada setiap pihak terkait, kementerian dan lembaga, untuk dapat melakukan proses-proses Pilkades nanti pada saat yang tepat, dengan hitungan-hitungan yang nanti kemudian akan dikoordinasikan,” ujar Dasco.

Menurut Dasco, aspirasi dari para kepala desa tersebut akan menjadi bahan koordinasi dengan kementerian, lembaga, serta pihak terkait lainnya.

Ia menilai pelaksanaan Pilkades perlu dipersiapkan secara matang dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kemampuan pembiayaan.

“Menerima aspirasi dan kami akan coba melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan masyarakat,” kata Dasco.

Kepala Desa Soroti Efisiensi Anggaran Pilkades

Kepala Desa Kasegeran, Kabupaten Banyumas, Saifuddin, yang juga merupakan perwakilan kepala desa AMJ Indonesia, mengatakan pertimbangan efektivitas dan efisiensi anggaran menjadi salah satu dasar aspirasi tersebut.

Menurutnya, pelaksanaan Pilkades tidak hanya berkaitan dengan anggaran pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

“Kaitannya dengan masalah efektivitas dan efisiensi anggaran negara, anggaran daerah, dan juga tentu anggaran desa-desa, saya kira itu prinsip kami,” ujar Saifuddin.

Dengan kondisi tersebut, para kepala desa berharap pemerintah dapat melakukan penghitungan dan koordinasi secara matang sebelum menentukan kebijakan terkait Pilkades 2027.

Kepala Desa AMJ Soroti Pengisian Jabatan Jika Terjadi Kekosongan

Selain jadwal dan anggaran Pilkades, para kepala desa AMJ 2027 juga menyampaikan aspirasi mengenai mekanisme pengisian jabatan kepala desa apabila terjadi kekosongan.

Saifuddin mengatakan keterbatasan aparatur sipil negara (ASN) dapat menjadi persoalan apabila jabatan kepala desa yang kosong harus diisi oleh ASN sebagai penjabat.

Karena itu, pihaknya mengusulkan agar pengalaman kepala desa yang pernah menjabat dapat kembali dipertimbangkan dalam mekanisme pengisian jabatan tersebut.

“Karena keterbatasan PNS, maka untuk bisa dikembalikan ke undang-undang lama bahwa pejabat kepala desa ini bisa dijabat oleh mantan kepala desa atau kepala desa yang saat ini sedang dijabat,” pungkasnya.

Aspirasi para kepala desa AMJ 2027 tersebut selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan pemerintah bersama kementerian, lembaga, dan pihak terkait untuk menentukan kebijakan mengenai Pilkades 2027 serta mekanisme pengisian jabatan kepala desa.

Selengkapnya...

Menakar Ambisi Besar Koperasi Desa Merah Putih

Rencana pemerintah membangun sekitar 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan kebutuhan hingga 800 ribu tenaga kerja adalah langkah yang terdengar monumental. Di atas kertas, ini bukan sekadar program ekonomi, melainkan upaya sistematis untuk merombak wajah perekonomian desa: memperpendek rantai distribusi, memperkuat posisi tawar petani dan pelaku usaha lokal, serta membuka lapangan kerja dalam skala masif.

Namun, besarnya angka juga selalu membawa konsekuensi: semakin besar program, semakin tinggi pula risiko jika perencanaan dan pelaksanaannya tidak matang.

Rekrutmen 30 ribu manajer yang tengah berlangsung menjadi titik krusial pertama. Peran manajer koperasi bukan administratif semata, melainkan strategis—mengelola usaha, membangun kepercayaan anggota, hingga memastikan koperasi tidak sekadar berdiri, tetapi benar-benar hidup dan berkembang. Di sinilah kualitas seleksi akan menentukan arah program ini ke depan. Tanpa manajer yang kompeten dan berintegritas, koperasi berpotensi hanya menjadi papan nama baru tanpa aktivitas berarti.

Pemerintah memang telah menyiapkan pelatihan dua bulan sebelum penugasan. Langkah ini patut diapresiasi, tetapi juga perlu dikritisi secara realistis. Mengelola koperasi di tengah kompleksitas ekonomi desa—dengan tantangan modal, pasar, dan budaya organisasi—tidak cukup hanya dengan pelatihan singkat. Dibutuhkan pendampingan berkelanjutan, sistem pengawasan yang kuat, serta ruang belajar yang adaptif di lapangan.

Di sisi lain, potensi penciptaan 800 ribu lapangan kerja tentu menjadi kabar baik, terutama di tengah tantangan ketenagakerjaan di daerah. Namun, penting memastikan bahwa pekerjaan yang tercipta bukan sekadar formalitas proyek, melainkan benar-benar produktif dan berkelanjutan. Tanpa aktivitas ekonomi yang nyata, tenaga kerja yang diserap justru berisiko menjadi beban baru bagi koperasi itu sendiri.

Pertanyaan mendasar lainnya adalah: dari mana sumber kekuatan ekonomi koperasi ini akan bertumpu? Koperasi tidak bisa berdiri hanya dengan struktur organisasi dan tenaga kerja. Ia membutuhkan ekosistem—akses pembiayaan, jaringan distribusi, kemitraan usaha, serta integrasi dengan potensi lokal desa. Tanpa itu, koperasi akan sulit bersaing di tengah pasar yang semakin kompetitif.

Ambisi pemerintah untuk mempercepat ekonomi desa melalui KDKMP layak didukung. Desa memang membutuhkan instrumen yang mampu menggerakkan ekonomi secara kolektif dan berkeadilan. Namun, pengalaman masa lalu mengajarkan bahwa koperasi tidak cukup dibangun dari atas (top-down). Ia harus tumbuh dari kebutuhan dan partisipasi nyata masyarakat.

Karena itu, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh jumlah koperasi yang berdiri atau tenaga kerja yang terserap, melainkan oleh seberapa banyak koperasi yang benar-benar aktif, sehat, dan memberi manfaat langsung bagi anggotanya.

Jika pemerintah mampu menjaga kualitas di tengah kuantitas, KDKMP berpotensi menjadi tonggak baru kebangkitan ekonomi desa. Tetapi jika tidak, program besar ini berisiko menjadi proyek ambisius yang berhenti di angka-angka, tanpa meninggalkan dampak yang berarti.

Selengkapnya...

3.135 Gerai Kopdes Merah Putih Siap Operasi, 34.000 ditargetkan rampung dalam dua bulan

 Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mulai memasuki fase baru. Setelah sebelumnya fokus pada pembentukan kelembagaan dan pembangunan fisik, kini ribuan gerai koperasi disebut siap masuk tahap operasional.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, sebanyak 3.135 gerai Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih telah selesai dibangun 100 persen dan siap digunakan untuk operasional perdana.

Sementara itu, sekitar 34.000 gerai lainnya masih dalam tahap pembangunan dan ditargetkan rampung dalam waktu dua bulan ke depan, atau sekitar Mei 2026.

“3.135-an bangunan gerai dan alat perlengkapan yang sudah dibangun. Kemudian sedang dibangun sudah mencapai angka 34 ribu. Insya Allah 2 bulan yang akan datang selesai 100%,” ujar Ferry di kantornya, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Masuk Tahap Operasional

Ferry menyebut, perkembangan ini menandai dimulainya fase penting dalam salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Secara total, pemerintah menargetkan pembangunan 80.000 Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia.

Artinya, proyek ini tidak lagi hanya bicara soal legalitas dan pembentukan koperasi, tetapi mulai bergerak ke arah operasional usaha secara nyata di tingkat desa dan kelurahan.

Menurut Ferry, ribuan Kopdes yang bangunannya telah rampung juga sudah dilengkapi sarana pendukung operasional, termasuk kendaraan logistik.

Tiap Gerai Dapat Truk dan Pikap

Ia menjelaskan, Kopdes yang telah selesai dibangun disebut sudah menerima masing-masing dua unit kendaraan, yakni truk dan pikap, untuk mendukung distribusi dan aktivitas usaha koperasi.

Kendaraan tersebut didatangkan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero).

“Sudah ribuan yang telah disalurkan di Koperasi Desa yang telah rampung pembangunan fisik gudang dan gerainya. Alat kelengkapannya langsung ada dengan sarana truk dan pikap,” kata Ferry.

Keberadaan kendaraan ini diposisikan sebagai bagian penting dari ekosistem usaha koperasi, terutama untuk menunjang distribusi barang, logistik hasil pertanian, kebutuhan pokok, hingga operasional gerai di lapangan.

Agrinas Impor 105 Ribu Kendaraan dari India

Namun, di balik percepatan pembangunan dan persiapan operasional itu, muncul sorotan tajam dari sisi pengadaan kendaraan.

Sebelumnya, Agrinas diketahui resmi mengimpor 105.000 unit kendaraan niaga dari India untuk mendukung program KDKMP di seluruh Indonesia.

Secara rinci, kendaraan yang didatangkan terdiri dari:

• 35.000 unit pikap Scorpio dari Mahindra
• 35.000 unit Yodha Pick Up dari Tata Motors India
• 35.000 unit truk Ultra T.7 dari Tata Motors India

Jika dihitung, jumlah tersebut memang sejalan dengan kebutuhan armada dalam skala besar untuk mendukung target pembangunan puluhan ribu koperasi.

Namun, keputusan impor ini langsung memunculkan pertanyaan publik.

Kontroversi di Tengah Industri Otomotif yang Lesu

Kebijakan mendatangkan kendaraan dari India menuai kontroversi karena terjadi di tengah kondisi industri otomotif nasional yang sedang lesu.

Di saat penjualan kendaraan domestik mengalami tekanan, langkah impor dalam jumlah sangat besar dinilai berpotensi menimbulkan pertanyaan: mengapa kebutuhan armada program nasional tidak lebih banyak melibatkan industri otomotif dalam negeri?

Sorotan ini menjadi sensitif karena program Koperasi Merah Putih sejatinya membawa semangat pemberdayaan ekonomi nasional dari desa. Karena itu, publik menilai ekosistem pendukungnya pun idealnya ikut menggerakkan rantai industri nasional, termasuk sektor manufaktur dan otomotif.

Di sisi lain, pemerintah kemungkinan mempertimbangkan aspek kecepatan pengadaan, ketersediaan unit, serta skala kebutuhan nasional yang memang sangat besar.

Meski begitu, tanpa penjelasan yang lebih terbuka soal skema pengadaan, tingkat kandungan lokal, dan alasan pemilihan merek serta negara asal kendaraan, polemik ini berpotensi terus berkembang.

Tantangan Setelah Pembangunan

Masuknya Kopdes ke fase operasional memang menjadi perkembangan penting. Namun, tantangan program ini tidak hanya soal pembangunan fisik atau kelengkapan armada.

Ke depan, yang juga akan menjadi sorotan adalah kesiapan tata kelola, model bisnis, manajemen usaha, hingga efektivitas operasional di lapangan.

Sebab, membangun gerai dan mendatangkan kendaraan adalah satu hal. Tetapi memastikan koperasi benar-benar hidup, berjalan sehat, dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat desa adalah tantangan yang jauh lebih besar.

Jika tidak dikelola dengan baik, program yang dibangun dalam skala masif ini berisiko hanya kuat di atas kertas, tetapi lemah dalam keberlanjutan usaha.

Di titik inilah, publik akan mulai menilai: apakah Kopdes Merah Putih benar-benar akan menjadi motor ekonomi desa, atau justru menghadapi persoalan baru setelah fase pembangunan selesai.

Selengkapnya...

KDKMP Tumbuh Cepat, Tapi RAT Masih Jadi PR Besar

 Di tengah pesatnya pertumbuhan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), ada satu persoalan penting yang justru belum beres: Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Padahal, RAT bukan sekadar agenda rutin. Forum ini adalah “jantung” koperasi—tempat pengurus menyampaikan laporan, anggota memberi evaluasi, dan arah koperasi ditentukan bersama. Tanpa RAT, koperasi bisa tumbuh besar secara angka, tetapi lemah dalam tata kelola.

Menjelang batas akhir pelaksanaan RAT pada 31 Maret, capaian KDKMP masih jauh dari ideal. Berdasarkan data Sistem Informasi Koperasi Desa (Simkopdes), baru 3.857 KDKMP yang telah melaksanakan RAT.

Sementara itu, 25.989 koperasi masih dalam tahap persiapan atau proses pelaksanaan. Lebih mengkhawatirkan lagi, 52.201 KDKMP tercatat belum melaksanakan RAT sama sekali.

Angka ini tentu menjadi ironi. Sebab di sisi lain, pertumbuhan KDKMP justru terlihat sangat pesat.

Hingga 26 Maret 2026, sebanyak 83.384 KDKMP telah berbadan hukum. Jumlah itu terdiri dari 8.589 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) dan 74.795 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Artinya, secara legal formal, mayoritas koperasi sudah memiliki pondasi yang cukup kuat.

Bukan hanya itu, dari sisi pengembangan usaha, capaian KDKMP juga cukup mencolok. Tercatat 78.998 koperasi sudah memiliki microsite, yang menunjukkan adopsi digital mulai berjalan cukup luas.

Kemudian, sebanyak 29.052 koperasi telah memiliki gerai usaha, sementara 32.448 KDKMP tercatat memiliki gudang dan gerai yang sudah selesai atau masih dalam proses pembangunan. Ini menunjukkan bahwa geliat ekonomi koperasi mulai tumbuh di tingkat desa dan kelurahan.

Dari sisi sumber daya manusia, skalanya juga tidak kecil. Saat ini ada 695.697 pengurus yang terlibat, terdiri dari 488.224 laki-laki dan 207.473 perempuan.

Sementara itu, jumlah anggota koperasi mencapai 1.967.886 orang, dengan komposisi 1.198.298 laki-laki dan 769.588 perempuan. Jumlah ini mencerminkan besarnya potensi sosial dan ekonomi yang dimiliki KDKMP.

Namun di sinilah letak persoalannya. Pertumbuhan kelembagaan dan usaha belum sepenuhnya dibarengi dengan disiplin tata kelola.

Banyak koperasi tampak cepat berkembang dari sisi legalitas, digitalisasi, dan infrastruktur usaha, tetapi belum menempatkan RAT sebagai prioritas utama. Padahal, RAT adalah forum paling penting dalam koperasi karena menyangkut transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan anggota.

Kalau RAT tidak dilaksanakan, koperasi berisiko kehilangan arah. Anggota tidak punya ruang evaluasi yang jelas, pengurus tidak menyampaikan pertanggungjawaban secara resmi, dan keputusan penting bisa berjalan tanpa mekanisme demokratis yang sehat.

Risikonya pun bukan hanya soal internal organisasi. Koperasi yang terlambat atau tidak melaksanakan RAT juga bisa menghadapi konsekuensi administratif. Mulai dari teguran, penurunan penilaian kesehatan koperasi, hingga terbatasnya akses terhadap program dan bantuan pemerintah.

Dalam kondisi tertentu, jika kewajiban ini terus diabaikan, koperasi bahkan bisa menghadapi pembekuan hingga pembubaran.

Karena itu, percepatan RAT menjadi sangat penting dalam beberapa hari terakhir menjelang tenggat. Peran pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pendamping koperasi sangat dibutuhkan untuk mendorong koperasi segera menyelesaikan kewajiban ini.

Penguatan kapasitas pengurus, peningkatan literasi administrasi dan keuangan, serta pemanfaatan teknologi seperti Simkopdes harus terus dioptimalkan. Sebab koperasi yang sehat bukan hanya koperasi yang punya badan hukum, microsite, gudang, atau gerai usaha.

Lebih dari itu, koperasi yang kuat adalah koperasi yang tertib, akuntabel, dan dipercaya anggotanya.

Dengan deadline 31 Maret yang tinggal menghitung hari, tantangan terbesar KDKMP saat ini bukan lagi soal membangun legalitas atau memperluas usaha. Tantangan utamanya justru ada pada hal yang paling mendasar: menjaga disiplin tata kelola melalui RAT.

Sebab pada akhirnya, koperasi tidak cukup hanya tumbuh besar. Koperasi juga harus tumbuh sehat.

Selengkapnya...

Menata Ulang Program Makan Bergizi Gratis agar Tepat Sasaran dan Berdampak Nyata

 

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dari sebuah visi besar: memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia di masa depan. Dengan anggaran yang sangat besar dan cakupan luas, program ini menjadi salah satu kebijakan sosial paling ambisius yang pernah dijalankan. Namun ketika implementasinya menyentuh realitas di lapangan, khususnya di desa, muncul pertanyaan mendasar: apakah desain program ini sudah benar-benar tepat sasaran?

Secara prinsip, MBG adalah program yang layak didukung. Penyediaan makanan bergizi bagi siswa terbukti dapat meningkatkan kesehatan, konsentrasi belajar, hingga kehadiran di sekolah. Banyak negara telah membuktikan bahwa program serupa mampu memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan.

Namun, jika tujuan utamanya adalah menekan angka stunting, pendekatan yang berfokus pada anak usia sekolah perlu dievaluasi. Stunting sangat dipengaruhi oleh asupan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan—dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Pada periode inilah pertumbuhan fisik dan perkembangan otak berlangsung sangat pesat.

Artinya, intervensi paling efektif justru berada pada kelompok ibu hamil, bayi, dan balita. Program gizi yang menyasar kelompok ini akan memberikan dampak yang jauh lebih langsung dalam upaya penurunan stunting dibandingkan intervensi pada anak yang sudah melewati fase krusial tersebut.

Selain aspek kesehatan, MBG juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi rakyat. Dalam konsep awalnya, dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diharapkan menyerap bahan pangan dari petani, pedagang, dan pelaku usaha kecil di sekitar wilayahnya.

Namun realitas di lapangan menunjukkan tantangan berbeda. Dapur berskala besar cenderung memilih pemasok besar karena harga lebih kompetitif, pasokan lebih stabil, dan mampu memenuhi kebutuhan dalam jumlah besar setiap hari. Dampaknya, pedagang kecil dan pelaku usaha lokal kesulitan untuk bersaing.

Situasi ini menghadirkan ironi: program yang dirancang untuk memberdayakan ekonomi rakyat justru berpotensi lebih menguntungkan pelaku usaha bermodal besar. Bahkan, pengelolaan dapur skala besar sering kali hanya bisa dijalankan oleh pihak yang sudah memiliki kapasitas finansial kuat.

Di sinilah peran desa menjadi sangat penting. Pemerintah desa memiliki pemahaman paling dekat terhadap kondisi warganya, termasuk siapa saja yang membutuhkan intervensi gizi secara prioritas. Melalui jaringan posyandu, kader kesehatan, dan data keluarga, desa sebenarnya mampu memastikan program berjalan lebih tepat sasaran.

Tidak hanya itu, desa juga memiliki instrumen ekonomi yang seharusnya dilibatkan secara nyata. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dapat menjadi penghubung antara dapur MBG dengan petani, peternak, dan pelaku usaha kecil. Dengan peran ini, rantai pasok pangan dapat dikelola lebih adil dan memberi manfaat langsung bagi ekonomi lokal.

Sayangnya, keterlibatan BUMDes dan KDMP sering kali masih sebatas wacana. Padahal, jika dirancang secara serius, keduanya bisa menjadi tulang punggung distribusi bahan pangan dalam program MBG di berbagai daerah.

Besarnya anggaran MBG juga membuka ruang refleksi. Dengan nilai sekitar Rp335 triliun per tahun, muncul pertanyaan tentang efektivitas pemanfaatannya. Jika dibandingkan dengan jumlah keluarga miskin sekitar 4,9 juta, anggaran tersebut setara dengan sekitar Rp68 juta per keluarga per tahun.

Angka ini menunjukkan potensi besar jika digunakan secara lebih terarah. Dengan dukungan sebesar itu, keluarga miskin secara teoritis dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan bergizi, pendidikan, kesehatan, hingga modal usaha. Perbandingan ini bukan untuk menolak MBG, tetapi untuk menekankan pentingnya perencanaan yang matang agar dampaknya benar-benar optimal.

Karena itu, yang dibutuhkan bukanlah menghentikan program ini, melainkan menata ulang pelaksanaannya. Program sebesar MBG memerlukan desain yang presisi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompok yang paling membutuhkan.

Pelibatan desa, BUMDes, dan KDMP harus diwujudkan secara nyata, bukan sekadar menjadi bagian dari dokumen kebijakan. Tanpa pengawalan serius di lapangan, tujuan meningkatkan gizi sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat berisiko tidak tercapai.

Jika sasaran diperjelas, intervensi difokuskan pada kelompok paling rentan, dan rantai pasok benar-benar berpihak pada ekonomi lokal, MBG berpotensi menjadi lebih dari sekadar program makan gratis. Ia dapat berkembang menjadi kebijakan strategis yang mampu menurunkan stunting sekaligus memperkuat ekonomi desa. Pada akhirnya, keberhasilan program ini tidak ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi oleh ketepatan arah kebijakan dan keberanian untuk memperbaikinya.

Selengkapnya...

Di Balik Mobil Impor Koperasi Desa: Kepentingan Siapa?

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyampaikan bahwa lebih dari seribu bangunan koperasi desa telah selesai dibangun sepenuhnya. Dengan selesainya infrastruktur tersebut, menurutnya perlu adanya dukungan tambahan berupa kendaraan operasional yang menjadi hak masing-masing desa.

Ia menegaskan bahwa koperasi desa beserta seluruh fasilitasnya—termasuk kendaraan—bukan merupakan milik Kementerian Koperasi maupun pemerintah pusat. Seluruh aset itu sepenuhnya akan menjadi milik koperasi desa sebagai bagian dari penguatan kemandirian ekonomi lokal.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari kebijakan Presiden dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sebelumnya, pemerintah juga telah menginstruksikan penyediaan fasilitas pendukung seperti gudang, gerai, dan perlengkapan lainnya agar koperasi memiliki sarana penyimpanan sekaligus distribusi barang.

Dengan tersedianya infrastruktur tersebut, koperasi desa yang dimiliki oleh masyarakat diharapkan dapat langsung beroperasi dan mengembangkan kegiatan usaha secara optimal.

Namun, kebijakan terkait impor mobil dari India menuai kritik. Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis sekaligus CEO Induk Koperasi Usaha Rakyat, Suroto, menilai bahwa aspek manfaat ekonomi harus menjadi pertimbangan utama. Ia menekankan bahwa efektivitas kendaraan tersebut perlu diukur dari sejauh mana mampu meningkatkan produktivitas masyarakat desa, khususnya dalam menekan biaya logistik.

Selengkapnya...

15 Januari Ditetapkan sebagai Hari Desa Nasional, Puncak Perayaan 2026 Digelar di Boyolali

Pemerintah secara resmi menetapkan tanggal 15 Januari sebagai Hari Desa Nasional. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Hari Desa.

Pada 2026, peringatan Hari Desa Nasional mengusung tema “Bangun Desa, Bangun Indonesia.” Puncak perayaan akan dipusatkan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui berbagai agenda budaya, olahraga, dan pemberdayaan desa.

Penetapan Hari Desa Nasional dilatarbelakangi oleh sejarah pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditetapkan pada 15 Januari 2014. Momentum tersebut dipandang sebagai tonggak penting dalam memberikan kejelasan status serta kepastian hukum desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Berdasarkan informasi yang dibagikan melalui akun Instagram resmi @haridesanasional2026, peringatan ini memiliki lima tujuan utama. Di antaranya adalah menyebarluaskan kebijakan pembangunan dan kemandirian desa, mendorong pertukaran gagasan dan praktik pembangunan desa, memperkuat kebersamaan di tengah keberagaman, membangun sinergi lintas peran dalam pembangunan desa, serta menguatkan nilai-nilai budaya lokal sebagai bagian dari transformasi menuju desa mandiri.

Kabupaten Boyolali dipilih sebagai tuan rumah peringatan Hari Desa Nasional 2026 karena dinilai merepresentasikan semangat desa yang terus tumbuh, berdaya, dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional.

Rangkaian kegiatan peringatan akan berlangsung selama enam hari, mulai 10 hingga 15 Januari 2026. Kegiatan diawali dengan Gerakan Bakti Desa pada 10 Januari 2026 yang melibatkan 261 desa di seluruh Kabupaten Boyolali.

Pada 11 Januari 2026, masyarakat akan diajak berpartisipasi dalam kegiatan jalan sehat, car free day, serta donor darah. Pada hari yang sama hingga 13 Januari 2026, akan digelar Lomba E-Sport Nasional dan Piala Bupati dengan peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Agenda olahraga lainnya yang menjadi sorotan adalah Liga Desa Tingkat Nasional cabang sepak bola yang berlangsung pada 11–14 Januari 2026. Kompetisi ini diikuti oleh 7.800 desa yang telah melalui proses seleksi berjenjang mulai dari tingkat kecamatan hingga kabupaten.

Selanjutnya, pada 12 Januari 2026, panitia akan menggelar coaching clinic bagi kepala desa dan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna meningkatkan kapasitas tata kelola dan pengembangan ekonomi desa.

Menjelang puncak perayaan, berbagai kegiatan besar akan dipusatkan di Kebun Raya Indrokilo pada 14 Januari 2026. Agenda tersebut meliputi pameran potensi unggulan desa, pasar murah, seminar dan lokakarya desa, final Liga Desa Nasional 2026, serta hiburan rakyat melalui layar tancap.

Puncak peringatan Hari Desa Nasional 2026 pada 15 Januari akan ditandai dengan upacara seremonial, tasyakuran melalui pagelaran wayang kulit, serta kegiatan “Ngopi Bersama” antara Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT) Yandri Susanto dengan masyarakat dan para kepala desa.

Selengkapnya...