Dana Desa Jateng 2026 Dipangkas Tajam, Kepala Desa Keluhkan Dampak Program

 Anggaran Dana Desa (DD) untuk Provinsi Jawa Tengah pada 2026 mengalami pemangkasan signifikan. Dari Rp7,9 triliun pada 2025, alokasi Dana Desa tahun ini turun drastis menjadi Rp2,1 triliun. Kondisi tersebut dikeluhkan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Jawa Tengah karena dinilai mengganggu berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Ketua Papdesi DPC Kendal, Abdul Malik, mengatakan informasi pemangkasan Dana Desa baru diterima pemerintah desa pada akhir Desember 2025 melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Abdul, pengurangan Dana Desa berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mengalihkan sebagian anggaran untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

“Pengurangan Dana Desa terjadi karena adanya target pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah pusat menggantinya melalui pembangunan gerai KDMP,” ujar Abdul saat dihubungi, Sabtu (10/1/2026).

Abdul yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Ngampel Wetan, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, menyebut Dana Desa di desanya turun sekitar 60 persen. Pada 2025, Desa Ngampel Wetan menerima Dana Desa sebesar Rp676 juta, sementara pada 2026 hanya Rp252 juta.

Ia menyatakan pemangkasan Dana Desa terjadi di seluruh desa di Kabupaten Kendal dan berdampak langsung pada program-program yang sebelumnya disepakati melalui musyawarah desa. Sejumlah program pembangunan fisik terpaksa dibatalkan, sementara program sosial dan pemberdayaan masyarakat ikut terdampak.

“Program penanganan stunting, ketahanan pangan, BLT Dana Desa, posyandu, PKK, hingga kegiatan lintas sektor juga terdampak. Anggaran posyandu yang sebelumnya Rp36 juta kini hanya sekitar Rp10 juta,” kata Abdul.

Ia menambahkan, keterbatasan anggaran juga memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat. Sebagian warga mempertanyakan pengurangan kegiatan desa dan mencurigai adanya penyelewengan anggaran oleh pemerintah desa.

Menurut Abdul, seluruh program yang terdampak merupakan kebutuhan dasar masyarakat desa. Namun, ia menegaskan para kepala desa tetap harus menjalankan kebijakan pemerintah pusat tersebut. Ia berharap program Koperasi Desa Merah Putih nantinya benar-benar memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa.

Saat ini, kata Abdul, pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih di Desa Ngampel Wetan masih dalam proses dan belum beroperasi.