Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan desa secara mandiri guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Seluruh sumber pendapatan desa tersebut dihimpun dan dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang menjadi instrumen utama dalam membiayai berbagai kegiatan desa.
Anggaran desa bersumber dari beragam pos pendapatan, baik yang berasal dari potensi desa sendiri maupun dari pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan pihak lain yang sah.
Pendapatan Asli Desa (PADes)
Salah satu sumber utama pendapatan desa adalah Pendapatan Asli Desa (PADes). PADes berasal dari potensi ekonomi dan aset yang dimiliki desa, serta partisipasi aktif masyarakat.
PADes meliputi hasil usaha desa, seperti pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pasar desa, tambatan perahu, hingga hutan milik desa. Selain itu, hasil kekayaan desa seperti mata air, pemandian umum, dan objek wisata desa juga termasuk dalam PADes.
Sumber PADes lainnya berasal dari pungutan desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa (Perdes), serta hasil swadaya, partisipasi, dan gotong royong masyarakat desa yang mencerminkan kemandirian dan kebersamaan warga.
Dana Desa dari APBN
Selain PADes, desa juga menerima Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini merupakan transfer langsung dari Pemerintah Pusat ke desa, yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dana Desa digunakan terutama untuk pembiayaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan sosial, serta penguatan ekonomi masyarakat desa.
Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah
Sumber pendapatan desa berikutnya berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.
ADD merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang dialokasikan kepada desa, dengan ketentuan minimal sebesar 10 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH). Dana ini digunakan untuk mendukung operasional pemerintahan desa, termasuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
Sementara itu, bagi hasil pajak dan retribusi daerah diberikan kepada desa sebagai bentuk pemerataan keuangan daerah dan penguatan kapasitas fiskal desa.
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah
Desa juga dapat menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota. Bantuan ini biasanya diberikan untuk mendukung program atau kegiatan tertentu yang berkaitan dengan urusan pemerintahan desa, pembangunan, maupun program strategis daerah.
Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga
Selain sumber-sumber resmi pemerintah, desa dapat menerima hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Sumbangan ini bersifat tidak mengikat dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dikelola secara transparan dan akuntabel.
Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah
Sumber pendapatan desa lainnya adalah lain-lain pendapatan desa yang sah, termasuk hasil kerja sama desa dengan pihak ketiga. Kerja sama ini dapat dilakukan dalam berbagai bidang, seperti pengelolaan potensi wisata, pengembangan ekonomi lokal, atau pemanfaatan aset desa.
Pengelolaan Anggaran melalui APBDes
Seluruh sumber pendapatan desa tersebut dicatat dan dikelola dalam APBDes, yang digunakan untuk membiayai empat bidang utama, yakni penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa.
Pengelolaan APBDes harus dilakukan secara transparan, partisipatif, tertib, dan akuntabel agar anggaran desa benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat desa.
