Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyampaikan bahwa lebih dari seribu bangunan koperasi desa telah selesai dibangun sepenuhnya. Dengan selesainya infrastruktur tersebut, menurutnya perlu adanya dukungan tambahan berupa kendaraan operasional yang menjadi hak masing-masing desa.
Ia menegaskan bahwa koperasi desa beserta seluruh fasilitasnya—termasuk kendaraan—bukan merupakan milik Kementerian Koperasi maupun pemerintah pusat. Seluruh aset itu sepenuhnya akan menjadi milik koperasi desa sebagai bagian dari penguatan kemandirian ekonomi lokal.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari kebijakan Presiden dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sebelumnya, pemerintah juga telah menginstruksikan penyediaan fasilitas pendukung seperti gudang, gerai, dan perlengkapan lainnya agar koperasi memiliki sarana penyimpanan sekaligus distribusi barang.
Dengan tersedianya infrastruktur tersebut, koperasi desa yang dimiliki oleh masyarakat diharapkan dapat langsung beroperasi dan mengembangkan kegiatan usaha secara optimal.
Namun, kebijakan terkait impor mobil dari India menuai kritik. Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis sekaligus CEO Induk Koperasi Usaha Rakyat, Suroto, menilai bahwa aspek manfaat ekonomi harus menjadi pertimbangan utama. Ia menekankan bahwa efektivitas kendaraan tersebut perlu diukur dari sejauh mana mampu meningkatkan produktivitas masyarakat desa, khususnya dalam menekan biaya logistik.
0 komentar:
Posting Komentar