KDKMP Tumbuh Cepat, Tapi RAT Masih Jadi PR Besar

 Di tengah pesatnya pertumbuhan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), ada satu persoalan penting yang justru belum beres: Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Padahal, RAT bukan sekadar agenda rutin. Forum ini adalah “jantung” koperasi—tempat pengurus menyampaikan laporan, anggota memberi evaluasi, dan arah koperasi ditentukan bersama. Tanpa RAT, koperasi bisa tumbuh besar secara angka, tetapi lemah dalam tata kelola.

Menjelang batas akhir pelaksanaan RAT pada 31 Maret, capaian KDKMP masih jauh dari ideal. Berdasarkan data Sistem Informasi Koperasi Desa (Simkopdes), baru 3.857 KDKMP yang telah melaksanakan RAT.

Sementara itu, 25.989 koperasi masih dalam tahap persiapan atau proses pelaksanaan. Lebih mengkhawatirkan lagi, 52.201 KDKMP tercatat belum melaksanakan RAT sama sekali.

Angka ini tentu menjadi ironi. Sebab di sisi lain, pertumbuhan KDKMP justru terlihat sangat pesat.

Hingga 26 Maret 2026, sebanyak 83.384 KDKMP telah berbadan hukum. Jumlah itu terdiri dari 8.589 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) dan 74.795 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Artinya, secara legal formal, mayoritas koperasi sudah memiliki pondasi yang cukup kuat.

Bukan hanya itu, dari sisi pengembangan usaha, capaian KDKMP juga cukup mencolok. Tercatat 78.998 koperasi sudah memiliki microsite, yang menunjukkan adopsi digital mulai berjalan cukup luas.

Kemudian, sebanyak 29.052 koperasi telah memiliki gerai usaha, sementara 32.448 KDKMP tercatat memiliki gudang dan gerai yang sudah selesai atau masih dalam proses pembangunan. Ini menunjukkan bahwa geliat ekonomi koperasi mulai tumbuh di tingkat desa dan kelurahan.

Dari sisi sumber daya manusia, skalanya juga tidak kecil. Saat ini ada 695.697 pengurus yang terlibat, terdiri dari 488.224 laki-laki dan 207.473 perempuan.

Sementara itu, jumlah anggota koperasi mencapai 1.967.886 orang, dengan komposisi 1.198.298 laki-laki dan 769.588 perempuan. Jumlah ini mencerminkan besarnya potensi sosial dan ekonomi yang dimiliki KDKMP.

Namun di sinilah letak persoalannya. Pertumbuhan kelembagaan dan usaha belum sepenuhnya dibarengi dengan disiplin tata kelola.

Banyak koperasi tampak cepat berkembang dari sisi legalitas, digitalisasi, dan infrastruktur usaha, tetapi belum menempatkan RAT sebagai prioritas utama. Padahal, RAT adalah forum paling penting dalam koperasi karena menyangkut transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan anggota.

Kalau RAT tidak dilaksanakan, koperasi berisiko kehilangan arah. Anggota tidak punya ruang evaluasi yang jelas, pengurus tidak menyampaikan pertanggungjawaban secara resmi, dan keputusan penting bisa berjalan tanpa mekanisme demokratis yang sehat.

Risikonya pun bukan hanya soal internal organisasi. Koperasi yang terlambat atau tidak melaksanakan RAT juga bisa menghadapi konsekuensi administratif. Mulai dari teguran, penurunan penilaian kesehatan koperasi, hingga terbatasnya akses terhadap program dan bantuan pemerintah.

Dalam kondisi tertentu, jika kewajiban ini terus diabaikan, koperasi bahkan bisa menghadapi pembekuan hingga pembubaran.

Karena itu, percepatan RAT menjadi sangat penting dalam beberapa hari terakhir menjelang tenggat. Peran pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pendamping koperasi sangat dibutuhkan untuk mendorong koperasi segera menyelesaikan kewajiban ini.

Penguatan kapasitas pengurus, peningkatan literasi administrasi dan keuangan, serta pemanfaatan teknologi seperti Simkopdes harus terus dioptimalkan. Sebab koperasi yang sehat bukan hanya koperasi yang punya badan hukum, microsite, gudang, atau gerai usaha.

Lebih dari itu, koperasi yang kuat adalah koperasi yang tertib, akuntabel, dan dipercaya anggotanya.

Dengan deadline 31 Maret yang tinggal menghitung hari, tantangan terbesar KDKMP saat ini bukan lagi soal membangun legalitas atau memperluas usaha. Tantangan utamanya justru ada pada hal yang paling mendasar: menjaga disiplin tata kelola melalui RAT.

Sebab pada akhirnya, koperasi tidak cukup hanya tumbuh besar. Koperasi juga harus tumbuh sehat.

Selengkapnya...

Menata Ulang Program Makan Bergizi Gratis agar Tepat Sasaran dan Berdampak Nyata

 

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dari sebuah visi besar: memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia di masa depan. Dengan anggaran yang sangat besar dan cakupan luas, program ini menjadi salah satu kebijakan sosial paling ambisius yang pernah dijalankan. Namun ketika implementasinya menyentuh realitas di lapangan, khususnya di desa, muncul pertanyaan mendasar: apakah desain program ini sudah benar-benar tepat sasaran?

Secara prinsip, MBG adalah program yang layak didukung. Penyediaan makanan bergizi bagi siswa terbukti dapat meningkatkan kesehatan, konsentrasi belajar, hingga kehadiran di sekolah. Banyak negara telah membuktikan bahwa program serupa mampu memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan.

Namun, jika tujuan utamanya adalah menekan angka stunting, pendekatan yang berfokus pada anak usia sekolah perlu dievaluasi. Stunting sangat dipengaruhi oleh asupan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan—dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Pada periode inilah pertumbuhan fisik dan perkembangan otak berlangsung sangat pesat.

Artinya, intervensi paling efektif justru berada pada kelompok ibu hamil, bayi, dan balita. Program gizi yang menyasar kelompok ini akan memberikan dampak yang jauh lebih langsung dalam upaya penurunan stunting dibandingkan intervensi pada anak yang sudah melewati fase krusial tersebut.

Selain aspek kesehatan, MBG juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi rakyat. Dalam konsep awalnya, dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diharapkan menyerap bahan pangan dari petani, pedagang, dan pelaku usaha kecil di sekitar wilayahnya.

Namun realitas di lapangan menunjukkan tantangan berbeda. Dapur berskala besar cenderung memilih pemasok besar karena harga lebih kompetitif, pasokan lebih stabil, dan mampu memenuhi kebutuhan dalam jumlah besar setiap hari. Dampaknya, pedagang kecil dan pelaku usaha lokal kesulitan untuk bersaing.

Situasi ini menghadirkan ironi: program yang dirancang untuk memberdayakan ekonomi rakyat justru berpotensi lebih menguntungkan pelaku usaha bermodal besar. Bahkan, pengelolaan dapur skala besar sering kali hanya bisa dijalankan oleh pihak yang sudah memiliki kapasitas finansial kuat.

Di sinilah peran desa menjadi sangat penting. Pemerintah desa memiliki pemahaman paling dekat terhadap kondisi warganya, termasuk siapa saja yang membutuhkan intervensi gizi secara prioritas. Melalui jaringan posyandu, kader kesehatan, dan data keluarga, desa sebenarnya mampu memastikan program berjalan lebih tepat sasaran.

Tidak hanya itu, desa juga memiliki instrumen ekonomi yang seharusnya dilibatkan secara nyata. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dapat menjadi penghubung antara dapur MBG dengan petani, peternak, dan pelaku usaha kecil. Dengan peran ini, rantai pasok pangan dapat dikelola lebih adil dan memberi manfaat langsung bagi ekonomi lokal.

Sayangnya, keterlibatan BUMDes dan KDMP sering kali masih sebatas wacana. Padahal, jika dirancang secara serius, keduanya bisa menjadi tulang punggung distribusi bahan pangan dalam program MBG di berbagai daerah.

Besarnya anggaran MBG juga membuka ruang refleksi. Dengan nilai sekitar Rp335 triliun per tahun, muncul pertanyaan tentang efektivitas pemanfaatannya. Jika dibandingkan dengan jumlah keluarga miskin sekitar 4,9 juta, anggaran tersebut setara dengan sekitar Rp68 juta per keluarga per tahun.

Angka ini menunjukkan potensi besar jika digunakan secara lebih terarah. Dengan dukungan sebesar itu, keluarga miskin secara teoritis dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan bergizi, pendidikan, kesehatan, hingga modal usaha. Perbandingan ini bukan untuk menolak MBG, tetapi untuk menekankan pentingnya perencanaan yang matang agar dampaknya benar-benar optimal.

Karena itu, yang dibutuhkan bukanlah menghentikan program ini, melainkan menata ulang pelaksanaannya. Program sebesar MBG memerlukan desain yang presisi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompok yang paling membutuhkan.

Pelibatan desa, BUMDes, dan KDMP harus diwujudkan secara nyata, bukan sekadar menjadi bagian dari dokumen kebijakan. Tanpa pengawalan serius di lapangan, tujuan meningkatkan gizi sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat berisiko tidak tercapai.

Jika sasaran diperjelas, intervensi difokuskan pada kelompok paling rentan, dan rantai pasok benar-benar berpihak pada ekonomi lokal, MBG berpotensi menjadi lebih dari sekadar program makan gratis. Ia dapat berkembang menjadi kebijakan strategis yang mampu menurunkan stunting sekaligus memperkuat ekonomi desa. Pada akhirnya, keberhasilan program ini tidak ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi oleh ketepatan arah kebijakan dan keberanian untuk memperbaikinya.

Selengkapnya...

Di Balik Mobil Impor Koperasi Desa: Kepentingan Siapa?

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyampaikan bahwa lebih dari seribu bangunan koperasi desa telah selesai dibangun sepenuhnya. Dengan selesainya infrastruktur tersebut, menurutnya perlu adanya dukungan tambahan berupa kendaraan operasional yang menjadi hak masing-masing desa.

Ia menegaskan bahwa koperasi desa beserta seluruh fasilitasnya—termasuk kendaraan—bukan merupakan milik Kementerian Koperasi maupun pemerintah pusat. Seluruh aset itu sepenuhnya akan menjadi milik koperasi desa sebagai bagian dari penguatan kemandirian ekonomi lokal.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari kebijakan Presiden dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sebelumnya, pemerintah juga telah menginstruksikan penyediaan fasilitas pendukung seperti gudang, gerai, dan perlengkapan lainnya agar koperasi memiliki sarana penyimpanan sekaligus distribusi barang.

Dengan tersedianya infrastruktur tersebut, koperasi desa yang dimiliki oleh masyarakat diharapkan dapat langsung beroperasi dan mengembangkan kegiatan usaha secara optimal.

Namun, kebijakan terkait impor mobil dari India menuai kritik. Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis sekaligus CEO Induk Koperasi Usaha Rakyat, Suroto, menilai bahwa aspek manfaat ekonomi harus menjadi pertimbangan utama. Ia menekankan bahwa efektivitas kendaraan tersebut perlu diukur dari sejauh mana mampu meningkatkan produktivitas masyarakat desa, khususnya dalam menekan biaya logistik.

Selengkapnya...

15 Januari Ditetapkan sebagai Hari Desa Nasional, Puncak Perayaan 2026 Digelar di Boyolali

Pemerintah secara resmi menetapkan tanggal 15 Januari sebagai Hari Desa Nasional. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Hari Desa.

Pada 2026, peringatan Hari Desa Nasional mengusung tema “Bangun Desa, Bangun Indonesia.” Puncak perayaan akan dipusatkan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui berbagai agenda budaya, olahraga, dan pemberdayaan desa.

Penetapan Hari Desa Nasional dilatarbelakangi oleh sejarah pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditetapkan pada 15 Januari 2014. Momentum tersebut dipandang sebagai tonggak penting dalam memberikan kejelasan status serta kepastian hukum desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Berdasarkan informasi yang dibagikan melalui akun Instagram resmi @haridesanasional2026, peringatan ini memiliki lima tujuan utama. Di antaranya adalah menyebarluaskan kebijakan pembangunan dan kemandirian desa, mendorong pertukaran gagasan dan praktik pembangunan desa, memperkuat kebersamaan di tengah keberagaman, membangun sinergi lintas peran dalam pembangunan desa, serta menguatkan nilai-nilai budaya lokal sebagai bagian dari transformasi menuju desa mandiri.

Kabupaten Boyolali dipilih sebagai tuan rumah peringatan Hari Desa Nasional 2026 karena dinilai merepresentasikan semangat desa yang terus tumbuh, berdaya, dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional.

Rangkaian kegiatan peringatan akan berlangsung selama enam hari, mulai 10 hingga 15 Januari 2026. Kegiatan diawali dengan Gerakan Bakti Desa pada 10 Januari 2026 yang melibatkan 261 desa di seluruh Kabupaten Boyolali.

Pada 11 Januari 2026, masyarakat akan diajak berpartisipasi dalam kegiatan jalan sehat, car free day, serta donor darah. Pada hari yang sama hingga 13 Januari 2026, akan digelar Lomba E-Sport Nasional dan Piala Bupati dengan peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Agenda olahraga lainnya yang menjadi sorotan adalah Liga Desa Tingkat Nasional cabang sepak bola yang berlangsung pada 11–14 Januari 2026. Kompetisi ini diikuti oleh 7.800 desa yang telah melalui proses seleksi berjenjang mulai dari tingkat kecamatan hingga kabupaten.

Selanjutnya, pada 12 Januari 2026, panitia akan menggelar coaching clinic bagi kepala desa dan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna meningkatkan kapasitas tata kelola dan pengembangan ekonomi desa.

Menjelang puncak perayaan, berbagai kegiatan besar akan dipusatkan di Kebun Raya Indrokilo pada 14 Januari 2026. Agenda tersebut meliputi pameran potensi unggulan desa, pasar murah, seminar dan lokakarya desa, final Liga Desa Nasional 2026, serta hiburan rakyat melalui layar tancap.

Puncak peringatan Hari Desa Nasional 2026 pada 15 Januari akan ditandai dengan upacara seremonial, tasyakuran melalui pagelaran wayang kulit, serta kegiatan “Ngopi Bersama” antara Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT) Yandri Susanto dengan masyarakat dan para kepala desa.

Selengkapnya...

Ketika Data Disalah-artikan: Membaca Ulang Narasi Korupsi Desa

Data kerap dianggap sebagai representasi paling jujur dari sebuah realitas. Namun, kejujuran data sangat bergantung pada cara ia dibaca. Dalam isu korupsi, terutama ketika sektor desa kerap disebut sebagai penyumbang kasus terbanyak di Indonesia, publik sering berhenti pada angka mentah—tanpa menelusuri proporsi, konteks, dan dampaknya. Akibatnya, data yang seharusnya memberi pencerahan justru melahirkan stigma.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menafikan fakta bahwa korupsi juga terjadi di desa. Setiap pelanggaran hukum tetap harus ditindak tegas. Namun, keadilan dalam penegakan hukum harus dibarengi dengan keadilan dalam membaca data. Tanpa konteks yang utuh, angka justru berpotensi menyesatkan dan menciptakan generalisasi yang tidak adil terhadap desa—fondasi paling dasar dalam struktur pemerintahan Indonesia.

Narasi bahwa kepala desa merupakan pelaku korupsi terbanyak di Indonesia telah lama beredar dan diterima publik hampir tanpa kritik. Klaim ini umumnya merujuk pada laporan tahunan pemantauan korupsi yang menempatkan sektor desa sebagai penyumbang jumlah kasus terbanyak. Sekilas, klaim tersebut tampak benar. Namun, jika dibaca secara lebih jernih dan proporsional, kesimpulan itu justru problematik.

Berdasarkan Data Pemantauan Tren Korupsi 2024 yang dirilis Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang 2024 terdapat 364 kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum. Dari jumlah tersebut, 77 kasus terjadi di sektor desa atau sekitar 21 persen, menjadikannya sektor dengan jumlah kasus terbanyak. Angka inilah yang kerap dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa kepala desa adalah aktor korupsi terbesar.

Masalahnya, membaca data semata-mata dari jumlah absolut merupakan kekeliruan logika yang sering terjadi dalam diskursus publik. Indonesia memiliki lebih dari 75 ribu desa. Kepala desa adalah jabatan publik dengan populasi terbesar di negeri ini. Dalam statistik, populasi yang besar hampir pasti menghasilkan jumlah kasus yang terlihat besar, meskipun tingkat pelanggarannya rendah.

Jika 77 kasus tersebut dibandingkan dengan jumlah kepala desa yang mencapai lebih dari 75 ribu orang, persentasenya hanya sekitar 0,1 persen—bahkan tidak mencapai satu persen. Artinya, sekitar 99,9 persen kepala desa tidak terlibat kasus korupsi. Fakta ini nyaris tidak pernah menyertai narasi “kepala desa paling banyak korupsi” yang telanjur beredar luas.

Di sisi lain, data ICW juga menunjukkan bahwa korupsi terjadi hampir di seluruh sektor strategis. Kasus korupsi ditemukan di sektor utilitas, pemerintahan pusat dan daerah, kesehatan, pendidikan, investasi, perbankan, hingga sumber daya alam. Dengan kata lain, korupsi adalah persoalan lintas sektor, bukan monopoli desa.

Dimensi lain yang kerap luput dari perhatian publik adalah besaran kerugian negara. ICW mencatat total potensi kerugian negara akibat korupsi sepanjang 2024 mencapai sekitar Rp279,9 triliun. Ketika angka ini diurai per sektor, gambaran yang muncul menjadi jauh lebih proporsional.

Korupsi di sektor desa—yang paling sering disorot—menyumbang potensi kerugian negara sekitar Rp80,89 miliar, atau hanya sekitar 0,03 persen dari total kerugian negara akibat korupsi nasional. Sebaliknya, sektor sumber daya alam menjadi penyumbang kerugian terbesar dengan nilai mencapai ratusan triliun rupiah, meskipun jumlah kasusnya tidak sebanyak desa. Sektor utilitas, kesehatan, investasi, dan perbankan juga mencatat kerugian negara hingga triliunan rupiah—jauh melampaui kerugian akibat korupsi dana desa.

Jika dibandingkan dengan total Dana Desa 2024 yang mencapai Rp71 triliun, nilai korupsi desa sebesar Rp80,89 miliar hanya sekitar 0,11 persen. Artinya, hampir 99 persen Dana Desa dikelola dan disalurkan secara tepat. Inilah gambaran yang muncul jika data dibaca secara objektif dan utuh.

Perbandingan ini menegaskan satu hal mendasar: jumlah kasus tidak selalu berbanding lurus dengan besarnya dampak. Kasus terbanyak tidak identik dengan kerugian terbesar. Namun, perbedaan krusial ini kerap diabaikan dalam narasi publik.

Mengapa desa begitu mudah distigma? Ada sejumlah faktor yang patut dicermati. Pengelolaan Dana Desa berlangsung di level paling bawah dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga setiap persoalan cepat terlihat dan mudah menjadi sorotan. Di sisi lain, kapasitas administrasi aparatur desa belum merata, sementara regulasi berubah cepat dan kerap rumit. Banyak kepala desa berasal dari latar belakang non-birokrasi—guru, petani, pedagang, ustaz—yang tidak selalu dibekali kemampuan administratif dan hukum yang memadai.

Pengawasan sosial di desa juga sangat ketat karena aparat desa hidup di tengah masyarakatnya sendiri, ditambah pengawasan dari LSM dan media. Selain itu, kepala desa merupakan jabatan politik yang rentan konflik. Rivalitas pascapemilihan kerap memicu laporan hukum di kemudian hari. Tak sedikit pula kasus bermula dari kesalahan administratif yang kemudian berkembang menjadi persoalan pidana.

Penjelasan ini bukan pembenaran, melainkan konteks penting agar upaya pencegahan korupsi lebih tepat sasaran. Tanpa konteks, stigma hanya akan melahirkan ketakutan, bukan perbaikan tata kelola.

Melawan korupsi adalah keharusan. Namun, keadilan dalam membaca data juga merupakan bagian tak terpisahkan dari agenda antikorupsi. Narasi yang tidak proporsional berisiko merusak kepercayaan publik terhadap desa, melemahkan semangat aparatur desa, dan pada akhirnya menghambat pembangunan di level paling dasar negara.

Data ICW menunjukkan dengan jelas: sektor desa memang mencatat jumlah kasus terbanyak, tetapi persentasenya kecil dan kontribusinya terhadap kerugian negara sangat terbatas. Korupsi terbesar secara dampak justru terjadi di sektor lain yang jarang mendapat stigma serupa.

Desa adalah fondasi negara, tempat pelayanan publik paling dasar dijalankan. Mayoritas kepala desa bekerja dalam keterbatasan, dengan pengawasan ketat masyarakat, serta memikul tanggung jawab besar. Karena itu, narasi yang lebih jujur seharusnya berbunyi: korupsi adalah persoalan lintas sektor, dan desa bukan penyumbang utama kerugian negara akibat korupsi.

Benar secara angka belum tentu benar secara makna. Dalam demokrasi yang sehat, kejujuran membaca data adalah bagian dari keadilan itu sendiri.

Selengkapnya...

Dana Desa Jateng 2026 Dipangkas Tajam, Kepala Desa Keluhkan Dampak Program

 Anggaran Dana Desa (DD) untuk Provinsi Jawa Tengah pada 2026 mengalami pemangkasan signifikan. Dari Rp7,9 triliun pada 2025, alokasi Dana Desa tahun ini turun drastis menjadi Rp2,1 triliun. Kondisi tersebut dikeluhkan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Jawa Tengah karena dinilai mengganggu berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Ketua Papdesi DPC Kendal, Abdul Malik, mengatakan informasi pemangkasan Dana Desa baru diterima pemerintah desa pada akhir Desember 2025 melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Abdul, pengurangan Dana Desa berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mengalihkan sebagian anggaran untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

“Pengurangan Dana Desa terjadi karena adanya target pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah pusat menggantinya melalui pembangunan gerai KDMP,” ujar Abdul saat dihubungi, Sabtu (10/1/2026).

Abdul yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Ngampel Wetan, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, menyebut Dana Desa di desanya turun sekitar 60 persen. Pada 2025, Desa Ngampel Wetan menerima Dana Desa sebesar Rp676 juta, sementara pada 2026 hanya Rp252 juta.

Ia menyatakan pemangkasan Dana Desa terjadi di seluruh desa di Kabupaten Kendal dan berdampak langsung pada program-program yang sebelumnya disepakati melalui musyawarah desa. Sejumlah program pembangunan fisik terpaksa dibatalkan, sementara program sosial dan pemberdayaan masyarakat ikut terdampak.

“Program penanganan stunting, ketahanan pangan, BLT Dana Desa, posyandu, PKK, hingga kegiatan lintas sektor juga terdampak. Anggaran posyandu yang sebelumnya Rp36 juta kini hanya sekitar Rp10 juta,” kata Abdul.

Ia menambahkan, keterbatasan anggaran juga memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat. Sebagian warga mempertanyakan pengurangan kegiatan desa dan mencurigai adanya penyelewengan anggaran oleh pemerintah desa.

Menurut Abdul, seluruh program yang terdampak merupakan kebutuhan dasar masyarakat desa. Namun, ia menegaskan para kepala desa tetap harus menjalankan kebijakan pemerintah pusat tersebut. Ia berharap program Koperasi Desa Merah Putih nantinya benar-benar memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa.

Saat ini, kata Abdul, pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih di Desa Ngampel Wetan masih dalam proses dan belum beroperasi.

Selengkapnya...

Dana Desa Reguler 2026 Menurun Tajam, Pemdes Diminta Fokus Program Prioritas

Dana Desa (DD) reguler untuk Kabupaten Semarang pada tahun anggaran 2026 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini berdampak pada 208 desa yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Semarang.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Semarang, alokasi Dana Desa reguler tahun 2026 tercatat sebesar Rp69.891.342.000. Jumlah tersebut turun sekitar 66,5 persen dibandingkan Dana Desa tahun 2025 yang mencapai Rp208.545.055.000.

Kepala Dispermades Kabupaten Semarang, Budi Rahardjo, menyampaikan bahwa penurunan tersebut baru terlihat pada Dana Desa reguler. Sementara itu, alokasi Dana Desa nonreguler tahun 2026 hingga saat ini masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat.

“Jika dibandingkan dengan tahun 2025, Dana Desa reguler 2026 memang mengalami penurunan sekitar 66,5 persen. Untuk Dana Desa nonreguler, sampai sekarang angkanya belum keluar,” ujar Budi, Kamis (8/1/2026).

Ia menjelaskan, Dana Desa reguler merupakan kebijakan pemerintah pusat yang langsung ditransfer ke rekening pemerintah desa. Adapun Dana Desa nonreguler masih menunggu pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Penurunan Dana Desa reguler 2026 berdampak pada besaran alokasi yang diterima masing-masing desa. Jika sebelumnya terdapat selisih cukup besar antara desa berskala kecil dan besar, kini rentang alokasi menjadi jauh lebih sempit. Pada tahun 2025, alokasi Dana Desa terendah masih berada di kisaran Rp500 juta, sementara tertinggi mencapai Rp1,8 miliar. Namun pada 2026, alokasi terendah berkisar Rp260 juta dan tertinggi sekitar Rp373 juta.

“Dulu perbedaan alokasi antara desa kecil dan besar cukup jauh. Sekarang rangenya sangat pendek, sekitar Rp260 juta hingga Rp373 juta. Desa yang sebelumnya menerima Rp1,2 miliar kini hanya sekitar Rp272 juta, sedangkan yang sebelumnya Rp1,8 miliar menjadi sekitar Rp373 juta,” jelasnya.

Meski terjadi penurunan anggaran, pemerintah desa tetap diwajibkan menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai regulasi terbaru. Saat ini telah diterbitkan Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur prioritas penggunaan Dana Desa.

“Dengan terbitnya Permendes Nomor 16 Tahun 2025, pemerintah desa wajib mengikuti prioritas penggunaan Dana Desa sesuai regulasi terbaru,” tegas Budi.

Dalam regulasi tersebut, Dana Desa diarahkan untuk mendukung program Asta Cita sesuai kewenangan desa, antara lain penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa, penguatan ketahanan iklim dan kebencanaan, layanan dasar kesehatan termasuk penanganan stunting, ketahanan pangan, dukungan koperasi desa, pembangunan infrastruktur desa berbasis padat karya tunai, serta pengembangan infrastruktur digital dan teknologi di desa.

Di sisi lain, penggunaan Dana Desa juga dibatasi. Sejumlah kegiatan dilarang dibiayai dari Dana Desa, seperti pembayaran honorarium kepala desa dan perangkat desa, perjalanan dinas ke luar daerah, pembangunan kantor desa baru, serta kegiatan bimbingan teknis dan studi banding ke luar kabupaten/kota.

Sementara itu, Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, menegaskan bahwa penurunan Dana Desa harus disikapi dengan kebijakan yang realistis dan berorientasi pada skala prioritas. Ia meminta seluruh kepala desa untuk menunda kegiatan yang tidak mendesak dan memfokuskan anggaran pada program-program prioritas.

“Dengan turunnya Dana Desa, kami meminta kepala desa untuk melaksanakan terlebih dahulu kegiatan yang benar-benar prioritas. Kegiatan yang kurang prioritas agar ditunda,” ujarnya.

Menurut Ngesti, penentuan prioritas harus selaras antara pemerintah daerah dan pemerintah desa, terutama dalam mendukung program strategis pemerintah pusat. Seluruh perangkat daerah dan pemerintah desa diminta menyesuaikan program dengan sektor unggulan dan kebutuhan wilayah.

“Misalnya penguatan Koperasi Desa Merah Putih yang berkaitan dengan penyediaan sarana prasarana, serta dukungan terhadap program makan gratis, seperti penyiapan bahan pangan sayuran,” pungkasnya.

Selengkapnya...